Kemitraan antara petani dan perusahaan tetap dibutuhkan asalkan bisa saling menguntungkan kedua belah pihak. Kesepakatan ini tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman GAPKI dan APKASINDO Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Kamis (8 Oktober 2020). Penandatanganan diwakili Eddy Sapta Binti, Ketua GAPKI Kalsel dan Samsul Bahri, Ketua DPW APKASINDO Kalsel yang disaksikan Gulat ME Manurung (Ketua
Petani sawit terutama swadaya meminta perlakuan adil dalam penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di seluruh provinsi sentra sawit Indonesia. Walaupun, harga TBS telah memiliki payung hukum peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Faktanya, tidak semua petani menerima perlakuan sama saat
Pemerintah memiliki komitmen dan perhatian kuat terhadap petani sawit rakyat salah satunya melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Tantangan dan hambatan diselesaikan pemerintah dengan mengurangi syarat peremajaan agar target 500 ribu hektar dapat tercapai. Program ini ditujukan untuk menciptakan peningkatan kesejahteraan petani dan produktivitasnya. “Pemerintah menargetkan 500 ribu hektar peremajaan sawit rakyat dari 2020 sampai
Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) mengapresiasi kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang telah menaikkan bantuan hibah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari 25 juta per hektare (ha) menjadi Rp 30 juta per ha. Kebijakan ini diharapkan dapat mendongkrak produktivitas sawit rakyat. Apalagi, Kemenkeu juga mengakomodir dana Sarana Prasarana (Sarpras)
DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mendukung kenaikan dana hibah Peremajaan Sawit Rakyat menjadi Rp 30 juta/ha dari sebelumnya Rp 25 juta/ha. Kenaikan ini diharapkan semakin membuat petani lebih aktif untuk meremajakan tanamannya yang telah berusia di atas 25 tahun. “Kami sangat bersyukur dengan naiknya dana PSR. Tahun 2019, Koperasi Arfak Sejahtera Manokwari yang
Lahan dalam kawasan hutan, lahan dalam kesatuan hidrologi gambut dengan fungsi lindung, lahan dalam peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB), dan moratorium kelapa sawit merupakan beberapa masalah utama dalam konflik ternurial lahan perkebunan sawit. Akibat konflik tenurial lahan yang berlarut-larut ini maka sebagian besar para petani atau pekebun sawit tidak memperoleh sertifikasi ISPO (Indonesia
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memaparkan sejumlah penyebab petani sawit sulit mendapatkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO sendiri merupakan sertifikat yang wajib dimiliki pihak pengelola perkebunan sawit termasuk petani sawit sebagai verifikasi bahwa pengelola sudah terdaftar dan diakui negara. Sebagaimana diketahui, pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2020
Di tengah wabah Covid-19, artikel World Health Organization (WHO) mendapatkan kecaman dari Indonesia dan Malaysia karena menyudutkan minyak sawit sebagai minyak nabati tidak sehat. DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), organisasi petani sawit yang mewadahi 22 provinsi se-Indonesia, juga mengecam kampanye WHO yang diterbitkan perwakilannya di Eropa dan Timur Tengah. “Sikap WHO ini sangat
Sawit yang merupakan salah satu komoditas terbesar di Indonesia masih tetap menyumbangkan devisa terbesar untuk negara di tengah pandemi global Covid 19. Industri sawit memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dalam pemenuhan bahan makanan, deterjen, industri, energi, pakan ternak, biofuel dan ratusan produk turunan lainnya. Namun muncul informasi yang tidak mengenakan dengan menyebutkan petani sawit
