Browse by Category

Petani Sawit Soroti RPP UU Cipta Kerja Sektor Kehutanan

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sektor Kehutanan sebagai turunan UU Cipta Kerja menuai protes dari kalangan petani sawit. Pasalnya, draf RPP yang sekarang beredar berpotensi menciptakan kerugian bagi petani dan negara. Berdasarkan kajian Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) bahwa apabila otoritas kehutanan tetap memberangus sekitar 2,73 juta hektar kebun kelapa sawit petani yang diklaim dalam kawasan

Pernyataan Media Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) atas Pemberitaan Associated Press

Sekretariat CPOPC menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dugaan kekerasan dan pelecehan seksual sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Associated Press. Sekretariat CPOPC memandang dugaan pelanggaran tersebut sebagai hal yang urgen. Sekretariat CPOPC mengapresiasi usaha investigasi jurnalistik yang dilakukan Associated Press, namun kami juga mempertanyakan laporan tebang pilih oleh lembaga ini. Sejumlah informasi digali dari yang sumber tidak

Hari Sawit Nasional: Tantangan Kian Berat

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menyelenggarakan peringatan Hari Sawit Nasional dengan tema “Sawit Indonesia untuk Kejayaan Bangsa”, Rabu (18 November 2020). Kegiatan yang berlangsung virtual ini diikuti 200 orang dari perwakilan asosiasi, akademisi, masyarakat, dan jurnalis. Derom Bangun, Ketua Umum DMSI, komersialisasi kebun sawit dimulai pada 18 November 1911. Inilah sejarahnya penetapan Hari Sawit Nasional

Harapan Para Tokoh Bersempena HUT ke-20 APKASINDO

Tepat 28 Oktober 2020, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) telah berumur 20 tahun. Banyak harapan dan apresiasi dari tokoh perkebunan kepada organisasi petani sawit terbesar di Indonesia ini, diantaranya Prof. Agus Pakpahan (Dewan Pembina DPP APKASINDO), Dr. Bayu Krisnamurthi (Wakil Menteri Perdagangan periode 2011-2014), dan Dr. Purwadi (Tokoh Pendidikan Perkebunan) “Alhamdulillah Apkasindo masih ada

GAPKI dan APKASINDO Sepakat Kemitraan Setara

Kemitraan antara petani dan perusahaan tetap dibutuhkan asalkan bisa saling menguntungkan kedua belah pihak. Kesepakatan ini tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman GAPKI dan APKASINDO Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Kamis (8 Oktober 2020). Penandatanganan diwakili Eddy Sapta  Binti, Ketua GAPKI Kalsel dan Samsul Bahri, Ketua DPW APKASINDO Kalsel yang disaksikan Gulat ME Manurung (Ketua

Petani Usulkan Revisi Formula Harga Beli TBS

Petani sawit terutama swadaya meminta perlakuan adil dalam penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di seluruh provinsi sentra sawit Indonesia. Walaupun,  harga TBS telah memiliki payung hukum peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Faktanya, tidak semua petani menerima perlakuan sama saat

PSR, Kebijakan yang Pro Petani Sawit

Pemerintah memiliki komitmen dan perhatian kuat terhadap petani sawit rakyat salah satunya melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Tantangan dan hambatan diselesaikan pemerintah dengan mengurangi syarat peremajaan  agar target 500 ribu hektar dapat tercapai. Program ini ditujukan untuk menciptakan peningkatan kesejahteraan petani dan produktivitasnya. “Pemerintah menargetkan 500 ribu hektar peremajaan sawit rakyat dari 2020  sampai

Kenaikan Bantuan Hibah PSR Meningkatkan Produktivitas Sawit Rakyat

Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) mengapresiasi kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang telah menaikkan bantuan hibah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari 25 juta per hektare (ha) menjadi Rp 30 juta per ha. Kebijakan ini diharapkan dapat mendongkrak produktivitas sawit rakyat. Apalagi, Kemenkeu juga mengakomodir dana Sarana Prasarana (Sarpras)

Dana PSR Ditambah, Menjadi Rp 30 Juta/Ha

DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mendukung kenaikan dana hibah Peremajaan Sawit Rakyat menjadi Rp 30 juta/ha dari sebelumnya Rp 25 juta/ha. Kenaikan ini diharapkan semakin membuat petani lebih aktif untuk meremajakan tanamannya yang telah berusia di atas 25 tahun. “Kami sangat bersyukur dengan naiknya dana PSR. Tahun 2019, Koperasi Arfak Sejahtera Manokwari yang

Amnesti Lahan Mesti Diberikan Pemerintah pada Para Petani Sawit

Lahan dalam kawasan hutan, lahan dalam kesatuan hidrologi gambut dengan fungsi lindung, lahan dalam peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB), dan moratorium kelapa sawit merupakan beberapa masalah utama dalam konflik ternurial lahan perkebunan sawit. Akibat konflik tenurial lahan yang berlarut-larut ini maka sebagian besar para petani atau pekebun sawit tidak memperoleh sertifikasi ISPO (Indonesia