Di tengah, upaya mempercepat capaian target Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 500 ribu hektare. Banyak petani sawit yang batal atau mundur dari program ini karena khawatir dengan persoalan hukum. Setelah mendapatkan informasi ini, Kemenko Perekonomian yang dinakhodai Airlangga Hartarto bergerak cepat untuk berkoordinasi dengan aparat hukum. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengirimkan surat

Hadirnya Afrizal Sintong dan Sulaiman memimpin Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau menjadi angin segar bagi para pekebun kelapa sawit di daerah itu. Sebab sejak keduanya menjabat, pekebun kelapa sawit langsung menjadi perhatian serius. Ini ketahuan saat Wakil Bupati Rohil, Sulaiman, didapuk berbicara pada Musyawarah Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rohil di Baganbatu, Senin

Program Peremajaan Kelapa Sawit (PSR) yang digagas Pemerintah Indonesia merupakan wujud kepedulian bagi petani. Banyak dugaan kegiatan itu justru disalahgunakan atau dikorupsi.  Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo), Gulat ME Mangurung, mengatakan kalau memang ada program PSR dikorupsi harus diusut tuntas.  “DPP Apkasindo sepakat jika ada terbukti penyalahgunaan PSR silakan diproses. Di Aceh,

Setelah dua tahun berjibaku ‘memburu’ dana hibah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), hari ini, Kelompok Tani (Poktan) Teras Lestari Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, Riau itu akhirnya bisa sumringah.  Wali Kota Dumai, Paisal, langsung memimpin penanaman perdana kebun seluas 62,64 hektar milik 29 kepala

Pungutan ekspor sudah terbukti mendorong industri hilir dan menjaga stabilitas harga sawit baik di level industri dan petani. Namun di sisi berbeda, para eksportir CPO mulai merasakan tertekannya volume ekspor CPO karena beratnya beban Pungutan Eksport (PE) CPO seiring dengan naiknya harga CPO dunia. Ada pertanyaan menarik dalam 6 bulan terakhir tentang melesatnya harga CPO

Petani sawit meminta pemerintah tidak menurunkan tarif pungutan ekspor sawit. Dengan skema pungutan sekarang ini, harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani terbilang tinggi.  Kebijakan tarif pungutan ekspor sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 dinilai sudah on the right  track atau sejalan dengan arah program hilirisasi. “Kami keberatan kalau pungutan ekspor

Jurus yang dibikin oleh Kementerian Keuangan terhadap ekspor Crude Palm Oil (CPO) ini boleh dibilang sangat sederhana; Pungutan Ekspor (PE) dibikin progresif — pungutan yang nilainya naik mengikuti kenaikan harga objek pungutan. Tapi dampaknya sangat luar biasa. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Harga CPO di luar negeri terus melambung. Yang