Sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan terus digenjot. Upaya percepatan terus dilakukan terutama untuk mendorong sertifikasi pada kelompok petani sawit. Kendala klasik terkait legalitas lahan pun perlu segera diselesaikan. Setelah 10 tahun penerapan sertifikasi pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) berjalan di Indonesia, terdapat 755 sertifikat yang telah diterbitkan untuk perkebunan swasta

Program mandatori B30 yang efektif tersedia di seluruh SPBU di Indonesia sejak 1 Januari 2020 lalu terbukti mampu menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani serta peningkatan konsumsi domestik. Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Manurung mengatakan, implementasi program B30 merupakan titik nol sejarah tercapainya stabilitas harga TBS petani sawit Indonesia

Memecahkan mitos dan menolong Petani Sawit, Bang GM menjadi lulusan tercepat Program Doktor UNRI sepanjang sejarah dengan disertasi berjudul  Model Resolusi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dalam Kawasan Hutan Provinsi Riau. Dr. Gulat ME Manurung, MP, CAPO, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menjelaskan pembenahan tata kelola persawitan masih cukup panjang

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Purwiyatno Hariyadi tak habis pikir jika ada masyarakat yang benci akan kelapa sawit. Sebab ketergantungan masyarakat akan sawit sangat tinggi. Apalagi lebih dari 50% produk yang ditawarkan di supermarket atau ritel kecil lainnya berbahan dasar minyak kelapa sawit. “Sedikitnya 68% minyak sawit digunakan sebagai bahan baku produk pangan

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan ekspor pertanian pada pertengahan 2021 meningkat sebesar 40,29 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020 lalu. Hal itu ia ungkapkan dalam acara “Panen Perdana Kelapa Sawit Program Peremajaan Sawit Rakyat” yang disiarkan secara daring, Kamis (2/9/2021). “Pada periode Januari sampai dengan Juni 2021 nilai ekspor pertanian mencapai Rp 277,95

Tak banyak yang tahu soal Industri Kelapa Sawit di Indonesia, apalagi terhadap dampak lingkungannya. Sejumlah fakta terkuak. Berdasarkan data, ada hal lain yang lebih besar dampaknya dan datangnya dari hal yang tak diduga-duga. Deptartemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Prof Yanto Santosa menjelaskan menjelaskan banyak hal soal ini. Pertama, perkebunan kelapa sawit bukan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan usulan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan. Draf tarif ini diterbitkan melalui surat Nomor S-509/2021 berkop Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada 13 Juli 2021. Beredar di media sosial, usulan Tarif PNBP untuk Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pelepasan Kawasan Hutan  yang akan diajukan

Belum habis uneg-uneg pekebun sawit yang terpapar klaim kawasan hutan berseliweran ke ponsel lelaki 48 tahun ini, dua pekan belakangan, uneg-uneg soal beasiswa sawit pula yang membanjir dari hampir semua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang ada di 144 kabupaten kota dan 22 provinsi yang ada di Indonesia. Mulai dari kapan seleksi beasiswa sawit