Referendum rakyat Swiss pada 7 Maret 2021 lalu telah memutuskan 51,6% menyatakan “ya” atas kesepakatan kerjasama ekonomi komprehensif antara Swiss dan Indonesia. Kerjasama itu bagian dari Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). European Free Trade Association (EFTA) sendiri terdiri dari; Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Setelah rasa syukur atas hasil referendum yang melegakan itu, kini saatnya lebih dalam mencerna
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) meminta petani untuk mengoptimalkan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang menjadi program strategis pemerintah. Kesempatan ini harus digunakan sebaik-baiknya agar kebun petani setara produktivitasnya dengan perkebunan swasta. “Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan dukungan penuh kepada petani sawit. PSR menjadi bukti keberpihakan Presiden bagi peningkatan kehidupan petani,” ujar Ir. Gulat ME
Sudah kali keempat persoalan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) ini dibahas oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Selatan (Sumsel). Tapi selama itu pula, solusi atas poin-poin yang dianggap oleh Apkasindo Sumsel sangat memberatkan petani dalam indek ‘K’ yang menjadi indikator pembiayaan dan musti dipotong dalam setiap
Sudah lima bulan Kelompok Tani (Poktan) Sehati Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut), menyodorkan lahannya untuk ikut program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Tapi selama itu pula, semua berkas mereka masih ngendon di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat. Malah dari sekitar 92 hektar yang diusulkan, 41 hektar sudah tak bisa ikut ke tahap
obert Henson, seorang penulis asal Oklahoma City, Amerika Serikat merilis The Rough Guide to Climate Change pada tahun 1999. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa satu hektare kebun kelapa sawit dalam satu tahun mampu menyerap 64,5 ton karbondioksida dan menghasilkan 18,7 ton oksigen. Angka ini lebih besar dibandingkan kemampuan satu hektare hutan tropis dalam satu tahun yang hanya
Kejelasan status kepemilikan lahan perkebunan sawit yang pemerintah klaim di kawasan hutan menjadi penting bagi petani. Jika kebun petani yang terjebak di dalam kawasan hutan tidak dibantu, maka akan berdampak kepada program strategis pemerintah. “Apabila kebun petani belum clear legalitasnya, maka rantai pasok sawit bakalan terganggu. Dengan asumsi 2,78 juta hektar kebun petani masuk kawasan hutan.
Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah mendengarkan aspirasi mereka terkait usulan penghapusan tindakan pidana penggunaan lahan yang tak berizin di dalam kawasan hutan. Sebagai gantinya, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan
DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengapresiasi terbitnya regulasi di sektor kehutanan sebagai turunan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Pasalnya, petani tidak lagi terancam sanksi pidana apabila kebun sawitnya berada di dalam kawasan hutan . Kepastian hukum ini diatur dalam produk turunan Cipta Kerja lain Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Dari 10 an tahun lalu, di Riau sudah ada sumber benih kelapa sawit yang saat ini jadi incaran banyak petani dan perusahaan di Indonesia. Benih yang diproduksi oleh Dami Mas Sejahetera, anak perusahaan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk) itu berada di hamparan lahan seluas 150 hektar di kawasan Desa
Provinsi Riau Provinsi Jambi Provinsi Sumatera Utara
