Penyintas 512.270, divaksin 1,5 juta dan terpapar 1,2 juta, terinveksi berat 3,6 juta! Begitulah kondisi petani sawit Indonesia saat ini.  Tapi tunggu dulu. Angka-angka sebanyak itu tidak ada kaitannya dengan pandemi covid-19. Tapi ini murni terkait ragam keadaan petani dalam menghadapi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Adalah Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-Apkasindo)

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengatakan pihaknya memberikan dukungan terhadap sejumlah riset dalam mengkonversi minyak sawit menjadi energi lain. “Kami kerjasama dengan ITB yang mengkonversi minyak sawit jadi Bioetilen (bioethylene) karbon dalam waktu dekat akan diimplementasikan ke Musi Banyuasin dengan dibangun mini plant yang menjadikan sawit menjadi IVO (Industrial Vegetable Oil). Hal ini

Beruntunglah Riau menjadi provinsi yang paling luas kebun kelapa sawitnya di Indonesia.  Data Kementerian Pertanian, saat ini luas kebun kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar.  Nah, sekitar 20,68% atau 3,387 juta hektar dari luasan itu, ada di Riau. Uniknya, 65% nya adalah kebun petani.  Oleh luasan kebun kelapa sawit tadi, saban tahun Riau

Ketua Apkasindo Kota Subulussalam, Ir. Netap Ginting mengatakan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) di wilayah Aceh Singkil dan Kota Subulussalam melakukan pemotongan tandan buah segar (TBS) milik petani tiga sampai enam persen. Menurut Netap Ginting, pembegalan TBS tersebut merugikan petani sawit dan melanggar Permentan Nomor 01/KB.120/I/2018 seharusnya pemotongan TBS hanya 0.5 sampai satu persen. “Ini

Kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani akan berjalan dalam 46 bulan mendatang. Kalangan petani merasa khawatir bisa tertinggal dan tidak dapat mengikuti proses sertifikasi. Terlebih bagi petani yang kebunnya diklaim masuk kawasan hutan, sekalipun sudah ada UUCK dan turunannya. Persoalan ini diungkapkan Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr Cn Ir. Gulat ME

Kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani akan berjalan dalam 46 bulan mendatang. Kalangan petani khawatir bisa tertinggal dan tidak dapat mengikuti proses sertifikasi. Terutama bagi petani yang kebunnya diklaim masuk kawasan hutan, sekalipun sudah ada UUCK dan turunannya. Persoalan ini diungkapkan Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr Cn

KEPALA Staf Kepresiden Jenderal (Pur) Moeldoko secara khusus mengirimkan surat kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melindungi petani sawit di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dalam surat bernomor B-21/KSK/03/2021 tertanggal 12 Maret 2021 itu Moeldoko meminta petinggi TNI dan juga Polri tersebut untuk menuntaskan permasalahan konflik

Kasus sengketa lahan di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau, menjadi atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diselesaikan. Kini, penyelesaian kasus tersebut sudah disepakati dan akan ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini disebutkan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (11/4/2021). “Penyelesaiannya sudah disepakati

Adalah selarik kiasan sebegitu awal bersarang di dalam hutan yang tak lepas dari hakikat ihwal dan permulaan zahir.  Permulaan ternak yang semula jadi adalah hewan. Di dalam hutan segala mitos merawat diri, terpampang.  Di dalam hutan segala mimpi tentang kelengkapan hidup bisa diayak menjadi acuan apa saja, tak pengecuali adat.  Itulah makanya segala tamsil, segala umpama,