Petani Usulkan Revisi Formula Harga Beli TBS
Petani sawit terutama swadaya meminta perlakuan adil dalam penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di seluruh provinsi sentra sawit Indonesia. Walaupun, harga TBS telah memiliki payung hukum peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Faktanya, tidak semua petani menerima perlakuan sama saat
PSR, Kebijakan yang Pro Petani Sawit
Pemerintah memiliki komitmen dan perhatian kuat terhadap petani sawit rakyat salah satunya melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Tantangan dan hambatan diselesaikan pemerintah dengan mengurangi syarat peremajaan agar target 500 ribu hektar dapat tercapai. Program ini ditujukan untuk menciptakan peningkatan kesejahteraan petani dan produktivitasnya. “Pemerintah menargetkan 500 ribu hektar peremajaan sawit rakyat dari 2020 sampai
Zoom Meeting Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 500.000 Ha
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap semua lini kehidupan kita. Di satu sisi, diperlukan upaya yang masif untuk memutus rantai penyebaran virus. Tetapi, di sisi yang lain, upaya-upaya tersebut justru menimbulkan keterbatasan terhadap aktivitas kita sehari-hari. Sektor kelapa sawit adalah salah satu sektor yang menerima dampak pandemi Covid-19. Sebagai suatu rantai usaha
Kenaikan Bantuan Hibah PSR Meningkatkan Produktivitas Sawit Rakyat
Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) mengapresiasi kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang telah menaikkan bantuan hibah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari 25 juta per hektare (ha) menjadi Rp 30 juta per ha. Kebijakan ini diharapkan dapat mendongkrak produktivitas sawit rakyat. Apalagi, Kemenkeu juga mengakomodir dana Sarana Prasarana (Sarpras)
Dana PSR Ditambah, Menjadi Rp 30 Juta/Ha
DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mendukung kenaikan dana hibah Peremajaan Sawit Rakyat menjadi Rp 30 juta/ha dari sebelumnya Rp 25 juta/ha. Kenaikan ini diharapkan semakin membuat petani lebih aktif untuk meremajakan tanamannya yang telah berusia di atas 25 tahun. “Kami sangat bersyukur dengan naiknya dana PSR. Tahun 2019, Koperasi Arfak Sejahtera Manokwari yang
Amnesti Lahan Mesti Diberikan Pemerintah pada Para Petani Sawit
Lahan dalam kawasan hutan, lahan dalam kesatuan hidrologi gambut dengan fungsi lindung, lahan dalam peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB), dan moratorium kelapa sawit merupakan beberapa masalah utama dalam konflik ternurial lahan perkebunan sawit. Akibat konflik tenurial lahan yang berlarut-larut ini maka sebagian besar para petani atau pekebun sawit tidak memperoleh sertifikasi ISPO (Indonesia
Banyak Petani Sawit Belum Sertifikasi ISPO, Ini Penyebabnya
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memaparkan sejumlah penyebab petani sawit sulit mendapatkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO sendiri merupakan sertifikat yang wajib dimiliki pihak pengelola perkebunan sawit termasuk petani sawit sebagai verifikasi bahwa pengelola sudah terdaftar dan diakui negara. Sebagaimana diketahui, pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2020
