Posts

Kantor Staf Presiden (KSP), bisa jadi menjadi satu-satunya lembaga pembantu Presiden Jokowi yang paling jeli menengok kondisi masyarakat di lapangan.

Setelah membikin yang namanya ‘KSP Mendengar’, banjir pengaduan langsung menerpa kantor yang dikomandani oleh Moedoko itu.

Lelaki 63 tahun ini pensiunan jenderal dan pernah menjabat Panglima TNI. Peraih Adhi Makayasa sewaktu lulus dari Akademi Militer (Akmil). 

Dari 1.041 pengaduan, 105 di antaranya adalah suara komunitas masyarakat adat yang bersengketa lahan, baik dengan pemerintah maupun korporasi. 

“Kita musti belajar menghargai petani dan masyarakat adat dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika,” pinta ayah dua anak ini saat didapuk memberikan sambutan pada peresmian Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (LBH HKTI) di Jakarta dua hari lalu. 

Oleh keinginan menghargai petani itu pula 12 Maret 2021 Moeldoko juga berkirim surat kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk melindungi petani sawit di Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau. 

Deputi II KSP Abetnego Tarigan menyebut kalau Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap nasib warga yang bersengketa dengan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Nusa Wana Raya (NWR) itu. 

“Kebun sawit seluas 1.074 hektare milik 537 kepala keluarga itu sudah dikelola sejak 22 tahun silam dan bukan bagian dari milik dari perusahaan yang sedang bersengketa,” kata Abetnego. 

Masih terkait petani tadi, kemarin Moeldoko hadir pula melalui webinar untuk memberesi persoalan rendahnya harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit di Sulawesi Selatan.

Kebetulan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit (DPW Apkasindo) setempat menggelar Forum Group Discussion untuk membahas tata niaga sawit di sana. 

Doktor Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia malah sampai tahu detil harga TBS terbaru di sejumlah daerah.

“Harga TBS di Sumatera Utara Rp2.360 perkilogram, Riau Rp2.240 perkilogram, Kalimantan Timur Rp2.014 perkilogram. Tapi di Sulsel justru hanya Rp 1.610 perkilogram. Penyebabnya ini musti segera diberesi,” pintanya. 

Lantaran itu pula pendiri M Foundation ini langsung meminta pemerintah provinsi segera berkoordinasi menyelesaikan persoalan itu. 

Sebab menurut Moeldoko, persoalan harga TBS petani itu sudah sampai ke telinganya dalam kegiatan KSP Mendengar.

Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo ini menyebut, pemerintah sangat berkepentingan dalam industri kelapa sawit lantaran kontribusi tanaman asal Mauritius Afrika itu sangat berdampak pada ekonomi Indonesia. 

Tahun lalu saja kontribusi ekspor sawit mencapai USD25,60 miliar atau setara Rp320 triliun. Lebih dari 20 juta keluarga pun sudah bergantung dengan industri ini. 

“Oleh kepentingan yang besar tadi, Apkasindo musti bisa jadi jembatan bagi petani sawit berhubungan dengan pemerintah maupun pengusaha dan kelompok lain. Bikin organisasi ini benar-benar bermanfaat positif bagi masyarakat,” pintanya. 

Sumber : Elaeis.co