Pengakuan Tokoh Papua: Kampanye Hitam Sawit Tidak Lagi Didengar
Pdt.Albert Yoku, Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Papua, menjelaskan bahwa peranan kelapa sawit dari memenuhi lima aspek yaitu fungsi ekologi, kehutanan, ekonomi, sosial budaya, dan pemersatu bangsa.
“Banyak LSM di Papua yang bekerjasama dengan Greenpeace, sangat aktif melakukan kampanye agresif terhadap sawit,” ujarnya dalam diskusi webinar “Penguatan Peranan Kelapa Sawit Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Bagian Timur”, Senin (12 April 2021).
Untuk menghadapi kampanye negatif, Yoku sangat aktif bertemu tetua masyarakat adat dan pemangku kepentingan yang tidak memahami kelapa sawit. Sebab, kampanye negatif ini cenderug memberikan informasi tidak benar terkait sawit seperti iklim, tanah tandus, dan air mengering.
“Disinilah, Kami menjalankan edukasi dalam aspek ekologi dan kehutanan serta bidang lain kepada masyarakat adat. Lalu, kampanye negatif ini sudah teratasi sehingga masyarakat dapat menerima sawit,” jelasnya.
Menurutnya, pengembangan masyarakat menjadi bagian penting untuk dikerjakan supaya tetua adat tidak salah persepsi kepada kelapa sawit. Tantangannya adalah kegiatan petani sawit kurangnya teredukasi dari pelaku bisnis maupun pemerintah. Terutama berkaitan manfaat kelapa sawit dan pendampingan kepada petani.
“Tantangan yang dihadapi petani kelapa sawit di Arso dan Keerom. Persoalan perawatan kebun dan pabrik sawit di sana tidak beroperasi. Sebagai contoh PTPN II di Keerom, kesejahteraan petani bergantung hulu dan hilir dari proses perkebunan. Jika tidak bisa dilakukan, kami meminta APKASINDO Papua diajak bicara untuk selesaikan ini,” jelasnya.
Ia mengatakan kebun sawit di Papua tersebar di delapan kabupaten kurang lebih luas lahan 600 ribu ha. Jumlah petani baik plasma, KKPA, dan swadaya mencapai 22 ribu orang. Kebun milik PTPN II di Keerom luasnya sekitar 6.000 hektare.
“Harapan kami, 22 ribu orang ini menjadi fokus pembangunan di Indonesia Timur. Ada pendampingan dan kemudahan baik pemerintah pusat serta daerah. Alhasil, berbicara pengentasan kemiskinan di Papua dapat terselesaikan,” paparnya.
Di tujuh kabupaten lain, ada perkebunan swasta dimana dapat menjalankan kemitraan plasma. Menurutnya, masyarakat adat ingin kebunnya dapat dibuka karena terhambat moratorium.
“Orang Papua hidup bukan hanya dari udara. Tetapi kami ingin bekerja dari kebun sawit, supaya anak bisa sekolah dan dapat hidup layak. Itu kami butuhkan,” pungkas Albert Yoku.
