Browse by

Setelah SBE Jadi Non-B3, Selamat Datang Sumber Duit Bongsor

Tak berlebihan jika Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyebut kalau keputusan Presiden Jokowi mengeluarkan Spent Bleaching Earth (SBE) dari jenis limbah Non B3 adalah physiological statement yang brilliant and it will work wonders. Sebab pertama, gara-gara status baru itu, yang tadinya biaya produksi pengolahan Crude Palm Oil (CPO) menjadi Refined Minyak Sawit di Indonesia lebih tinggi 4%-5% ketimbang Malaysia,

DPP Apkasindo: 3 Solusi Benahi Harga TBS Petani di Banten

Rendahnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit merupakan salah satu permasalahan yang dirasakan petani sawit di Provinsi Banten. Jika saat ini harga TBS di provinsi lain rata-rata berkisar Rp1.800–Rp2.400 per kilogram, di Provinsi Banten seperti di Kabupaten Lebak, TBS petani hanya dihargai Rp1.000–Rp1.200 per kilogram. “Makanya, banyak petani jual TBS ke Lampung (Sumatera). Harganya

APKASINDO dan BPDPKS Tingkatkan Kompetensi Petani Sawit Banten

PP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bekerjasama meningkatkan kapasitas dan penguatan kelembagaan petani sawit di Banten. Pelatihan berkonsep Training of Trainer ini bertemakan “Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan Petani Sawit di Banten”, berlangsung di Anyer, Banten, yang ditujukan mendukung percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas

Sawit di Swiss, Setelah 51,6%

Referendum rakyat Swiss pada 7 Maret 2021 lalu telah memutuskan 51,6% menyatakan “ya” atas kesepakatan kerjasama ekonomi komprehensif antara Swiss dan Indonesia.  Kerjasama itu bagian dari Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). European Free Trade Association (EFTA) sendiri terdiri dari; Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein.   Setelah rasa syukur atas hasil referendum yang melegakan itu, kini saatnya lebih dalam mencerna

FGD APKASINDO-BPDPKS: Jambi Harus Double Gardan Dalam Percepatan PSR 500 Ribu Ha

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) meminta petani untuk mengoptimalkan  Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang menjadi program strategis pemerintah. Kesempatan ini harus digunakan sebaik-baiknya agar kebun petani setara produktivitasnya dengan perkebunan swasta. “Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan dukungan penuh kepada petani sawit. PSR menjadi bukti keberpihakan Presiden bagi peningkatan kehidupan petani,” ujar Ir. Gulat ME

Menyoal BOTL di ‘Bumi Sriwijaya’

Sudah kali keempat persoalan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) ini dibahas oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Selatan (Sumsel). Tapi selama itu pula, solusi atas poin-poin yang dianggap oleh Apkasindo Sumsel sangat memberatkan petani dalam indek ‘K’ yang menjadi indikator pembiayaan dan musti dipotong dalam setiap

Bikin Puyeng Aturan ‘Siluman’ Peremajaan Sawit Rakyat

Sudah lima bulan Kelompok Tani (Poktan) Sehati Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut), menyodorkan lahannya untuk ikut program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Tapi selama itu pula, semua berkas mereka masih ngendon di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat. Malah dari sekitar 92 hektar yang diusulkan, 41 hektar sudah tak bisa ikut ke tahap

Apkasindo: Serapan Karbon Tinggi, Sawit Bukan Perusak Lingkungan

obert Henson, seorang penulis asal Oklahoma City, Amerika Serikat merilis The Rough Guide to Climate Change pada tahun 1999. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa satu hektare kebun kelapa sawit dalam satu tahun mampu menyerap 64,5 ton karbondioksida dan menghasilkan 18,7 ton oksigen. Angka ini lebih besar dibandingkan kemampuan satu hektare hutan tropis dalam satu tahun yang hanya

Status Lahan Petani Tidak Jelas, Program Sawit Pemerintah Terancam

Kejelasan status kepemilikan lahan perkebunan sawit yang pemerintah klaim di kawasan hutan menjadi penting bagi petani. Jika kebun petani yang terjebak di dalam kawasan hutan tidak dibantu, maka akan berdampak kepada program strategis pemerintah. “Apabila kebun petani belum clear  legalitasnya, maka rantai pasok sawit bakalan terganggu. Dengan asumsi 2,78 juta hektar kebun petani masuk kawasan hutan.

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah mendengarkan aspirasi mereka terkait usulan penghapusan tindakan pidana penggunaan lahan yang tak berizin di dalam kawasan hutan. Sebagai gantinya, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan

kaçak bahiscanlı bahiskaçak bahis sitelerijustin tv izlecasinowordpress kurbahis siteleri