Posts

Zoom Meeting Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 500.000 Ha

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap semua lini kehidupan kita. Di satu sisi, diperlukan upaya yang masif untuk memutus rantai penyebaran virus. Tetapi, di sisi yang lain, upaya-upaya tersebut justru menimbulkan keterbatasan terhadap aktivitas kita sehari-hari. Sektor kelapa sawit adalah salah satu sektor yang menerima dampak pandemi Covid-19. Sebagai suatu rantai usaha yang melibatkan banyak orang, tentu pembatasan-pembatasan aktivitas akan sangat berdampak terhadap keberlangsungan usaha tersebut.

Walaupun begitu, situasi ini jangan sampai membatasi semangat untuk mewujudkan kejayaan kelapa sawit Indonesia, karena masih banyak terdapat kerja-kerja yang harus diselesaikan untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program PSR merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan melakukan penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru sesuai dengan prinsip-prinsip GAP (good agricultural practices).

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) sebagai asosiasi petani sawit terbesar di Indonesia yang memiliki anggota yang tersebar di 22 provinsi dan 117 kabupaten/kota sangat berkepentingan agar program strategis Bapak Presiden Joko Widodo ini dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan arahan Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, S.I.P, dan hasil audiensi dengan Bapak Wakil Presiden dan Menteri Pertanian, maka APKASINDO berkewajiban melakukan pendampingan intensif kepada petani sawit binaannya.

Dengan mempertimbangkan posisi strategis tersebut di atas, maka kami akan melaksanakan serangkaian kegiatan diskusi melalui aplikasi zoom dengan tema “Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 500.000 Ha”.

Kegiatan ini memiliki beberapa tujuan yang saling berkaitan, yaitu:

  • Meningkatkan wawasan dan aspek teknis pelaksanaan program PSR, meliputi aspek pemetaan, pajak, RAB, pelaporan, hama dan penyakit, pemilihan bibit unggul dan pupuk, serta ISPO.
  • Sarana koordinasi pelaksanaan PSR yang sedang berjalan
  • Meningkatkan jumlah peserta program PSR

Kegiatan ini berbentuk rangkaian diskusi dengan tema utama “Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 500.000 Ha”. Tema utama ini diuraikan menjadi 9 (sembilan) sub tema yang menjadi tajuk setiap diskusi, yaitu:

  1. Kebijakan Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)
  2. Teknik Pemetaan Lahan Peserta Peremajaan Sawit Rakyat dan Inventarisasi Pekebun dalam Kawasan Hutan
  3. Teknik Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat
  4. Aspek Pajak, Pengembangan Kelembagaan serta SDM Perkebunan Dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat
  5. Pemilihan Bibit Unggul dan Pupuk Pada Program PSR
  6. Teknis Pelaksanaan PSR, Kegiatan Tumpang Sari dan Produksi Gula Merah dari Batang Replanting
  7. Teknis administrasi Pelaporan PSR dan Prinsip ISPO Bagi Pekebun
  8. Pengendalian Hama Penyakit dan Pandemi Ganoderma Dalam Program PSR
  9. Rekomendasi Diskusi dan Arahan Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO

Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 9 kali dengan judul yang berbeda-beda pada rentang waktu bulan Mei – Juni 2020. Setiap judul diisi oleh 2 – 3 pemateri dan dipandu oleh seorang moderator. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode virtual meeting menggunakan aplikasi ZOOM.

Peserta kegiatan ini berasal dari seluruh wilayah Indonesia dengan latar belakang yang beragam, mulai dari petani sawit yang tergabung dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, perusahaan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan masyarakat umum.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah:

  1. Pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di tingkat pusat, wilayah, dan daerah; yang terdiri dari petani swadaya, pedagang pengumpul, dan kelompok tani;
  2. Akademisi dari perguruan tinggi dan lembaga riset;
  3. Pengurus dan anggota asosiasi profesi;
  4. Dinas pertanian dan perkebunan provinsi dan kabupaten/kota;
  5. Perusahaan perkebunan BUMN dan swasta; dan
  6. Produsen bibit, pupuk, dan konsultan jasa;

Leave a Reply :

* Your email address will not be published.

%d bloggers like this: