Lelaki 64 tahun ini nampak bersemangat mengurai kembali soal sengkarut kawasan hutan yang terjadi belakangan saat menjadi pembicara dalam diskusi online #LetsTalkAboutPalmOil yang dipandu oleh Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Togar Sitanggang, tadi sore. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) ini bilang bahwa hak-hak atas tanah yang sudah dilengkapi legalitas yang dikeluarkan
Pemerintah melindungi kelapa sawit sebagai komoditas strategis yang menjadi kontributor devisa dan perekonomian nasional. Hal ini diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko saat membuka Webinar Nasional dengan Tema Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit, dari Situation Room KSP, Rabu (10 Februari 2021). Moeldoko menegaskan perkebunan sawit di Indonesia telah menjadi salah satu penghasil
Kalau saja lelaki 69 tahun ini ini tidak nongol di Webinar Nasional tentang “Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit Secara Berkelanjutan” tadi siang, bisa jadi sederet data penting ini masih terpendam begitu saja. Yang pasti, setelah Tatang mengurai data-datanya, semakin nampaklah kebohongan dan pembusukan yang selama ini dilancarkan oleh oknum-oknum pembenci sawit di Amerika, Uni Eropa
Seluas 1.189 hektare kebun sawit milik sejumlah masyarakat yang tergagung dalam koperasi di Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau akan ditebangi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau. Warga merasa khawatir dan ketakutan lantaran kebun mereka itu adalah tempat mencari makan. “Kami trauma, makanya tiap hari kami menggilir 10 orang anggota koperasi untuk patroli, mana
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman, menyatakan pemerintah akan mengubah strategi dalam melawan kampanye hitam minyak kelapa sawit ( CPO) di pasar global, terutama Eropa. Menurut Eddy, selama ini strategi yang dilakukan Indonesia dalam melawan kampanye hitam tersebut hanya bersifat defensif. Oleh karenanya, pemerintah akan lebih ofensif, yakni dengan memaparkan
Pemerintah memasang target di 2021 bahwa 180 ribu hektar kebun kelapa sawit rakyat harus sudah diremajakan lewat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Biar misi ini lancar, ada sederet persoalan yang musti diberesi. Pertama, pemerintah harus bisa memberikan sumber pendapatan alternatif kepada petani yang ikut PSR itu. “Bisa saja dengan program tanaman sela atau yang lain.
Guru besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Yanto Santosa menyebut kalau dipertahankan statusnya, tutupan hutan untuk tujuan kawasan lindung, biodiversity, pertahanan berupa hutan yang ada di Indonesia, luasannya masih lebih dari 30%. Kalau diasumsikan areal berhutan sebagai kriteria proporsi itu, kata Yanto, sampai 2019, luasan tutupan berhutan di Indonesia masih 53% dari total
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), DR. Alue Dohong menyebut bahwa ada 20 persen jatah rakyat dari Hak Guna Usaha (HGU) dari hasil pelepasan lahan yang dilakukan oleh KLHK kepada perusahaan. Kalau dihitung-hitung, luas hak masyarakat itu mencapai 400 ribu hektar. “Kita buka ini, gimana implementasi HGU ini,” kata lelaki 54 tahun ini saat
Kalau tak ada kendala, lima tahun lagi, perkebunan kelapa sawit rakyat di 22 provinsi yang ada Indonesia sudah dijejali minimal 158 unit kilang Biohidrokarbon. Kilang penghasil bensin super dengan kadar Oktan 110. Sangking tingginya, bensin super ini disebut bisa jadi minyak pesawat terbang. Hadirnya kilang Biohidrokarbon ini disebut akan membikin kocek para petani kelapa sawit
“Kalau di satu daerah petani lebih mendominasi produktifitas komoditi ketimbang perusahaan, multiplier efeknya bakal lebih signifikan. Apalagi kalau rantai end product nya ringkas, wah makin luar biasa lagi,” kata Sekretaris DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Djono A Burhan, S.Kom.,MMgt (Int.Bus),CA.CL, saat berbincang dengan elaeis.co, kemarin. Lelaki 26 tahun ini mencontohkan kelapa sawit. Di Riau,